Rangkuman Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia Nomor 27 Tahun 2022

 

Rangkuman Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia

UU PDP (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi) merupakan aturan resmi di Indonesia yang bertujuan melindungi hak privasi atas data pribadi setiap orang. Berikut rangkuman poin-poin pentingnya:

1. Definisi Data Pribadi:

• Mencakup segala informasi tentang kehidupan seseorang, baik langsung maupun tidak langsung, yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi individu tersebut. Contoh: nama, NIK, alamat, riwayat kesehatan, data biometrik.

2. Hak Subjek Data Pribadi:

• Individu memiliki hak untuk mengontrol data pribadinya, termasuk:
  • Hak mengetahui;
  • Hak mengakses;
  • Hak untuk memperbaiki;
  • Hak untuk menghapus;
  • Hak untuk membatasi pemrosesan;
  • Hak untuk menolak pemrosesan;
  • Hak untuk memindahkan data.

3. Kewajiban Pengendali dan Prosesor Data Pribadi:

• Wajib menerapkan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi:
  • Transparansi;
  • Keterbatasan tujuan;
  • Minimalisasi data;
  • Akurasi;
  • Keamanan;
  • Batasan penyimpanan;
  • Integritas dan Ketersediaan;
  • Pertanggungjawaban.
• Wajib mendapatkan persetujuan dari pemilik data sebelum melakukan pemrosesan tertentu.
• Wajib bertanggung jawab atas keamanan data pribadi yang mereka kelola.

4. Lembaga Pengawas:

• Dibentuk "Pengawas" sebagai lembaga mandiri yang mengawasi pelaksanaan UU PDP.
• Pengawas memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan, pengkajian, dan penegakan hukum.

5. Sanksi:

• Pelanggaran terhadap UU PDP dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  • Teguran tertulis;
  • Denda administratif;
  • Pembatasan kegiatan pemrosesan data;
  • Penghentian sementara kegiatan pemrosesan data;
  • Pencabutan izin berusaha.
• Pelanggaran pidana juga dapat dikenai:
  • Penjara paling lama 6 tahun;
  • Denda paling banyak Rp 10 miliar.

6. Dampak dan Manfaat:

• UU PDP diharapkan dapat:
  • Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan data pribadi.
  • Mendorong terciptanya ekosistem digital yang aman dan terpercaya.
  • Menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha yang mengolah data pribadi.

Catatan:

• Ini hanyalah rangkuman singkat. Untuk memahami isi lengkap UU PDP secara detail, harap mengacu pada naskah undang-undang resmi.